Beranda-
Program Doktor Administrasi Publik (PDAP) merupakan salah satu Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hang Tuah (UHT) sejak tahun 2021, di bawah pengelolaan Yayasan Nala. Keberadaan Program Doktor Administrasi Publik (PDAP) di bawah naungan FISIP. Berdasarkan SK. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 2021/SK/BAN-PT/PB-PS/D/III/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Doktor Universitas Hang Tuah, Kota Surabaya memenuhi tingkat akreditasi Baik.
Program Doktor Administrasi Publik (PDAP) – FISIP UHT dirancang untuk menyiapkan SDM dengan kualifikasi mampu berfikir strategis, kritis, objektif, rasional, dan sistemik diberbagai aspek tata kelola kebijakan, baik organisasi publik mamupun privat pada tantangan regional, nasional maupun internasional.
Telah di buka pendaftaran mahasiswa baru Gelombang - 2 Program Doktoral (S3) - Admnistrasi Publik pada Periode Semester GASAL Tahun Akademik 2025/2026Tanggal 16 Mei - 18 Juli 2025informasi lebih lanjut di Sekretarial Program Doktoral (S3) Fakultas Ilmu Sosial...
|
No |
Profil Lulusan |
Deskripsi Profil Lulusan |
|
1 |
Perumus kebijakan publik, khususnya yang berkompeten di bidang kelautan dan kemaritiman |
Sebagai Ahli dan Pakar Perumus/perencana kebijakan publik yang kompeten, kususnya di bidang kelautan dan kemaritiman, baik di instansi pemerintah seperti TNI-AL, pemerintahan pusat dan daerah. Lulusan diharapkan: • Mampu menyusun rencana dan merumuskan kebijakan baru, dan memecahkan masalah kebijakan, khususnya kebijakan kelautan dan kemaritiman. • Mampu mengembangkan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. |
|
2 |
Scientist/Ilmuwan yang ahli di bidang Administrasi Publik, khususnya di bidang kelautan dan kemaritiman |
Lulusan yang akan atau telah bekerja sebagai ilmuwan, pendidik atau akademisi pada sektor-sektor pendidikan dan pemberdayaan sumberdaya manusia yang faham tentang administrasi publik dan kebijakan publik, utamanya bidang kelautan dan kemaritiman. Lulusan diharapkan: • Mampu menghasilkan karya tulis kreatif, original, teruji dan sistematis dengan pendekatan dari berbagai perspektif ilmu Administrasi Publik, khususnya di bidang Kelautan dan Kemaritiman. • Mampu membuat rancangan atau usulan penelitian baik kualitatif, kuantitatif, atau kombinasinya. · Mampu mengembangkan konsep baru dalam kebijakan, pengetahuan empiris, teori, metodologi, model atau informasi melalui penelitian dan mendapat pengakuan nasional maupun internasional khususnya di bidang Kelautan dan Kemaritiman. |
3 |
Birokrat yang menguasai bidang Administrasi publik, khususnya di bidang Kelautan dan Kemaritiman
|
Lulusan yang akan atau telah bekerja pada sektor-sektor birokrasi pemerintahan, yaitu sebagai Birokrat di eslon II (baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah), Staf Ahli Legislatif, dan sejenisnya yang menguasai Administrasi Publik, khususnya di bidang Kelautan dan Kemaritiman |
|
4 |
Pegiat Sosial yang memiliki perspektif Administrasi Publik, khususnya di bidang Kelautan dan Kemaritiman |
Lulusan yang akan atau telah bekerja pada sektor-sektor yang berhubungan dengan lingkungan di tingkat nasional dan internasional, seperti lembaga Survey, Jurnalis, LSM dan sejenisnya yang memiliki perspektif Administrasi publik, khususnya di bidang Kelautan dan Kemaritiman |
Program Studi Doktor Administrasi Publik (PDAP) diawali dengan matrikulasi untuk menyamakan persepsi tentang kajian Administrasi Publik, khususnya Kebijakan Kelautan dan Kemaritiman. Mata kuliah yang terbagi menjadi Mata Kuliah Inti (Wajib) program studi sebesar 8 SKS dan Mata Kuliah Pendukung Disertasi (MKPD) sebesar 4 SKS. Peminatan disertasi pada PDAP; (1) Kebijakan Kelautan dan Kemaritiman (2) Kebijakan Manajemen Pemerintah Daerah (3) Kebijakan Manajemen Pelayan Kesehatan (4) Kebijakan Manajemen Pendidikan. Adapun distribusi materi perkuliahan pada Prodi Doktor Administrasi Publik adalah sebagai berikut:
MATRIKULASI :
SEMESTER 1 :
Filsafat Administrasi Publik (2 SKS)
Metodologi Penelitian (2 SKS)
Kebijakan Tata Kelola Pembangunan Kelautan & Kemaritiman Berkelanjutan (2 SKS)
Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir (2 SKS)
SEMESTER 2 :
Academic Writing (2 SKS-Wajib)
MKPD - Kebijakan Keamanan Maritim dan Kawasan (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Kemitraan dan Inovasi Kelembagaan Maritim (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Pengelolaan Sumber Daya Kemaritiman (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Kebijakan Ekonomi dan Infrastruktur Kemaritiman (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Kebijakan Publik (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Paradigma Kepemimpinan Transformatif Managerial & Administratif Publik Interpresif
Pemberdayaan Masyarakat (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Pembangunan Administrasi & Teori Kelembagaan (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Model Dinamik Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Efektivitas Program (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Pelayanan Publik (2 SKS-Pilihan)
MKPD - Kebijakan dan Manajemen Pendidikan (2 SKS-Pilihan)
SEMESTER 3 :
Kualifikasi (Pra Poposal) (4 SKS-Wajib)
Proposal Penelitian (4 SKS-Wajib)
SEMESTER 4 :
Sidang Komisi Hasil Penelitian Disertasi (4 SKS-Wajib)
Hasil Penelitian Disertasi (6 SKS-Wajib)
SEMESTER 5 :
Ujian Tertutup (6 SKS-Wajib)
SEMESTER 6 :
Ujian Terbuka (6 SKS-Wajib)
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
